KUHP

30 April

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru

Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan situasi kebijakan pidana mati periode 2023, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Selasa, 30 April 2024 secara daring. Acara webinar ini mengundang tiga orang penanggap yakni anggota DPR RI Komisi III, Taufik Basari, perwakilan pemerintah, Cahyani Suryandari, sebagai Direktur Perancanangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Wakil Ketua […]

Tentang Kami

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang berisi 17 organisasi yang bergerak dalam reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan nama Koalisi 352009 karena aktif melakukan advokasi perbaikan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdiri dari: ICJR, Rumah Cemara, Dicerna, IJRS, LBH Masyarakat, PKNI, PBHI, CDS, LGN, YSN, LeIP, WHRIN, Aksi Keadilan, PEKA, LBH Makassar, PPH Unika Atma Jaya, Yakeba

Search Koalisi 35 2009 Articles

KUHP

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru

English

Advocacy for Equity in Service Responses for Women who Use Drugs as Survivors of Gender Based Violence Based on TPKS Law

Torture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: “One Too Many”

Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia

ICJR, Harm Reduction International, and LBHM Submission to the Committee of Civil and Political Rights

Tentang Kami

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN)