Publikasi
Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam persiapan implementasi KUHP 2023 yang disahkan pada Januari 2023 dan akan diberlakukan pada Januari 2026. Pengaturan tentang pidana mati dalam KUHP 2023 selalu digaungkan sebagai kebaruan hukum yang disebutkan sebagai salah satu aspek progresif dalam KUHP 2023. Dalam KUHP 2023, pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, namun sebagai […]
Read More
Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan situasi kebijakan pidana mati periode 2023, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Selasa, 30 April 2024 secara daring. Acara webinar ini mengundang tiga orang penanggap yakni anggota DPR RI Komisi III, Taufik Basari, perwakilan pemerintah, Cahyani Suryandari, sebagai Direktur Perancanangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Wakil Ketua […]
Read More
ICJR menerbitkan laporan tahunan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia sejak 2016. Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan periode 2022, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Rabu, 12 April 2023 secara daring. Dalam acara webinar, ICJR mengundang dua orang penanggap yakni pembuat kebijakan dan akademisi, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A. (Tim Perumus RKUHP) […]
Read More
After the passing of the Law on Sexual Violence Offences (UU TPKS/ TPKS Law) the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and the Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) conducted research on gender-based violence experienced and the extent to which services fulfill the rights of women who use drugs. TPKS law as a comprehensive […]
Read More
The death penalty remains to be a historical liability and a hindrance to legal reform in Indonesia even though there has been a political will from the government to moderate Indonesian criminal law through the ratification of the new Criminal Code on December 6, 2022. Despite this, criticism of the existing regulations must still be […]
Read More
Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengguna narkotika dan bagaimana penyedia layanan memenuhi hak mereka. Dalam peneltian ini ditemukan bahwa perempuan pengguna narkotika rentan mengalami kekerasan berbasis gender salah […]
Read More
Oleh: Muhammad Irfan Al Amin 50 tahun sudah Badan Narkotika Nasional berdiri untuk bertugas mencegah, hingga meberantas penyalahgunaan narkoba. Sepak terjang lembaga ini cukup masyhur dan kerap menghiasi layar media. Pemberitaan mereka cukup digemari masyarakat karena sering menampilkan proses pemberian keputusan yang menimbulkan kontroversi. Salah satu pemberitaan yang cukup menimbulkan diskursus di masyarakat, saat Kepala […]
Read More
oleh: Rifki Alfian Wicaksono Narkotika sudah dinilai menjadi musuh yang besar baik di lingkup Negara Indonesia maupun lingkup internasional. Walaupun pada perkembangannya banyak negara-negara kemudian telah memilih jalan dekriminalisasi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Negara-negara yang telah memilih pendekatan dekriminalisasi terhadap narkotika yaitu, Portugal, Kosta Rika, Peru, Ceko Uruguay, Belanda, Jerman dan masih banyak lagi negara […]
Read More
oleh: Pascal David Wungkana Dekriminalisasi Narkotika Dekriminalisasi narkotika merupakan jalan keluar yang harus ditempuh dalam reformasi kebijakan narkotika. Jumlah kasus narkotika di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Kapolri mengungkapkan bahwa terdapat 19.229 kasus narkotika dengan 24.878 tersangka sepanjang tahun 2021.[1] Jika dibandingkan dengan tahun 2019, kasus narkotika mengalami peningkatan 3,24%.[2] Banyaknya kasus turut menyumbang […]
Read More
Oleh: Litya Surisdani Anggraeniko Polemik penggunaan ganja untuk kepentingan medis kian meruncing, penegakannya kini dihadapkan fakta terkait dengan pidana bagi individu yang mendayagunakan ganja. Padahal diantara mereka menggunakan ganja untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain atas dasar kebutuhan kesehatan bukan untuk kepentingan rekrasional semata. Masalahnya, hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak memiliki […]
Read More
