Alert
The death penalty remains to be a historical liability and a hindrance to legal reform in Indonesia even though there has been a political will from the government to moderate Indonesian criminal law through the ratification of the new Criminal Code on December 6, 2022. Despite this, criticism of the existing regulations must still be […]
Read More
Pembahasan revisi UU Narkotika akan dilakukan. UU Narkotika saat ini membawa permasalahan besar karena overcrowding rutan dan lapas (60% lebih penghuni rutan dan lapas karena kasus narkotika, lebih dari 100.000 pengguna narkotika di dalam rutan dan lapas). Pengguna narkotika dikirim ke penjara tanpa intervensi kesehatan, sehingga menyebabkan rutan dan lapas menjadi ruang konsumsi narkotika, karena […]
Read More
Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengguna narkotika dan bagaimana penyedia layanan memenuhi hak mereka. Dalam peneltian ini ditemukan bahwa perempuan pengguna narkotika rentan mengalami kekerasan berbasis gender salah […]
Read More
Rabu, 09 Oktober 2022 Komisi III DPR RI berlangsung Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Penyampaian Penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi Pemerintah dan penyerahan draft terbaru RKUHP per 9 November 2022. Sayangnya, pada draft RKUHP terbaru per 9 November 2022 tidak ditemukan perubahan sama sekali dari draf RKUHP sebelumnya per 4 Juli 2022, […]
Read More
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan amnesti hampir 7.000 orang yang dihukum karena kepemilikan ganja untuk kepentingan pribadi atas dasar hukum pemerintah federal AS. Keputusan ini berlaku bagi mereka yang dihukum atas kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi tanpa maksud untuk mendistribusikan. Biden juga mendesak agar semua otoritas negara bagian juga untuk mengambil tindakan serupa sehubungan […]
Read More
Senin, 03 Oktober 2022 Komisi III DPR RI berlangsung Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah terkait Penjelasan Pemerintah atas hasil sosialisasi RUU KUHP. Dalam rapat tersebut Taufik Basari dari DPR menjelaskan bahwa saat ini sedang juga berlangsung pembahasan revisi UU Narkotika yang berusaha mereduksi penggunaan pendekatan pidana bagi masalah narkotika. Usulan tersebut kemudian direspon dengan […]
Read More
Pada 11 Agusutus 2022, Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Karawang dikarenakan kasus peredaran gelap Narkotika. Kasat Narkoba tersebut diketahui pernah menjadi pemasok Narkotika ke tempat tempat hiburan di Bandung. Sebagai catatan mendasar, bahwa kasus keterlibatan Polisi pada peredaran gelap Narkotika, bukan pertama kali terjadi. Bahkan Kompolnas telah mengamini berulangnya praktik ini. Kasus-kasus […]
Read More
NOTULENSI 23 Mei 2022 tautan live: tauatan dokumen notulensi Peserta: 1. Pangeran Khairul Saleh – Wakil Ketua Komisi II DPR RI / F-PAN / Kalsel I 2. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 3. I Wayan Sudirta – Fraksi PDI Perjuangan 4. Arsul Sani – Fraksi PDI Perjuangan 5. […]
Read More
(Rilis JRKN: Respon terhadap Raker Menkumham dengan Komisi III DPR RI tentang RUU Narkotika 31 Maret 2022) Pada 6 Desember 2021 lalu, disepakati Daftar Prolegnas Prioritas 2022, dengan salah satu daftar revisi UU tersebut adalah revisi UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Per 14 Januari 2022, Pemerintah mengirimkan RUU […]
Read More
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharief Hiariej menegaskan bahwa RUU Narkotika adalah suatu keniscayaan. “Perubahan terhadap UU Narkotika ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi over kapasitas,” kata Edward dalam webinar yang digelar oleh ICJR bertajuk Paparan Rancangan RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), Selasa (22/2/2022). Edward […]
Read More
