Alert

26 June

Menyikapi Revisi UU Narkotika: Jangan Ulangi Kegagalan, Saatnya Letakkan Pendekatan Kesehatan di Pusat Kebijakan

Di tengah peringatan Hari Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2025, Indonesia masih terjebak dalam pendekatan usang dan punitif seperti “perang terhadap narkotika”. Celakanya, Indonesia tak pernah belajar terkait dampak negatif dari pendekatan itu. Padahal, data dan berbagai pengalaman global telah berulang kali menunjukkan bahwa pendekatan itu bukan hanya gagal, tapi juga berkontribusi signifikan […]

Read More
24 June

Tanggapan untuk Operasi BNN: Reformasi Kebijakan Narkotika Perlu Memperhatikan Kerentanan Perempuan Korban TPPO

Pada 23 Juni 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar konferensi pers terkait hasil operasi dari April hingga Juni 2025, yang mengungkap 285 tersangka kasus narkotika. Dari operasi tersebut, 10 persen yang tertangkap merupakan ibu rumah tangga (Kumparan, 2025). ICJR telah lama menyoroti tingginya kerentanan perempuan, khususnya dalam konteks keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika. Perempuan […]

Read More
9 April

Presiden Sebut Dirinya Anti Pidana Mati: Maka Pemerintah Harus Hapuskan Pidana Mati dalam Revisi UU Narkotika dan Perbaiki Kebijakan Narkotika

Dalam pertemuan dengan 6 jurnalis senior yang juga pimpinan redaksi media nasional, pada bahasan tentang hukuman bagi tindak pidana korupsi, Presiden menyatakan dirinya anti pidana mati dikarenakan pidana mati bersifat tidak dapat dikembalikan jika ada kesalahan. Ia juga menyampaikan bahwa sekalipun proses hukum telah benar 99%, maka tetap akan ada 1% kesalahan yang mungkin terjadi. […]

Read More
21 January

Tanpa Proses Pidana Artinya Kepolisian Lindungi Pelaku Pemerasan Penonton DWP: Penyakit UU Narkotika dan KUHAP yang Sengaja Dibiarkan Membusuk

Sidang etik 28 anggota Polisi yang terlibat pemerasan terhadap penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) dengan dalil razia narkoba telah dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri hingga Jumat, 17 Januari 2025 melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).  Dari 28 anggota Polisi tersebut 3 diantaranya mendapatkan sanksi Pemberhentian Tidak […]

Read More
30 June

Join Statement JRKN – Hari Narkotika Internasional 2024: Hentikan Hukum Narkotika yang Punitif, Pendekatan Berbasis HAM Saatnya Menjadi Alternatif

Kebijakan narkotika di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan punitif berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya kepada para pengguna narkotika. Akibat pendekatan ini, pengguna narkotika mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, baik dalam proses hukum maupun ketika berada di dalam penjara. Tak hanya itu, pendekatan yang dinilai gagal ini juga membuat penjara kita […]

Read More
28 March

Indonesia Akui Harm Reduction sebagai Resolusi Kebijakan Narkotika Global Dalam Sidang Commission on Narcotic Drugs yang Ke-67: Maka UU Narkotika Harus Tak Lagi Mempidana Pengguna Narkotika

Negara-negara anggota dari United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) melakukan sidang pada Maret 2024, untuk meninjau dan menganalisis situasi narkotika secara global dan mengambil tindakan melalui resolusi yang menentukan masa depan kebijakan narkotika. Pada tahun 2024 ini dihasilkan resolusi yang bersejarah, dengan mengakui Harm Reduction atau Pengurangan dampak buruk sebagai bagian dari respon efektif […]

Read More
15 January

Kasus Kekerasan Seksual oleh Anggota Polda Sulsel Harus Diproses dengan UU TPKS, Hal ini juga Bukti konkret revisi KUHAP dan UU Narkotika harus segera dilakukan

Baru-baru ini, kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan terjadi. Pada 7 Desember 2023, Anggota Polisi Briptu Sanjaya terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkotika perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada korban. Namun atas perbuatannya, pelaku hanya […]

Read More
10 January

Series Respons ICJR terhadap Debat Capres Perdana: Kebijakan Narkotika Luput dalam Pembahasan Masalah Korupsi dan Kekuasaan Kehakiman: Menandakan Capres Belum Paham Masalah Inti Peradilan Pidana

Dalam debat Capres perdana 12 Desember 2023, muncul pertanyaan dan pembahasan mengenai pemberantasan korupsi dan independensi aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman. Pada bahasan ini, sayang ketiga Capres tidak membahas tentang masalah implementasi kebijakan narkotika bermasalah, yang mana ini adalah sumber masalah korupsi di sektor peradilan dan masalah independensi peradilan.  Masalah overkriminalisasi di Indonesia adalah […]

Read More
19 September

JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%

Terobosan tersebut adalah dekriminalisasi penggunaan narkotika, mengatasi overcrowding, merangkul pengguna narkotika, jangka panjang, menghadirkan pendidikan jujur tentang narkotika dan mencegah penggunaan narkotika secara berbahaya. Senin, 11 September 2023, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait dengan pemberantasan dan penanganan kasus narkotika. Rapat ini membahas maraknya kasus narkotika di Indonesia, dimana berdasarkan laporan BNN mencatat […]

Read More
19 September

War on Drugs: Sebuah Pendekatan Kebijakan Pemborosan yang Tak Efektif

War on Drugs merupakan slogan kampanye yang digalakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1971 oleh Richard Nixon. Motif Nixon menerapkan War on Drugs sebenarnya untuk melawan anggota sayap kiri serta orang berkulit hitam, pandangan tersebut yang dianggap akan mempermudah mengkriminalisasi narkotika dan mengaitkan dengan kelompok atau kelas sosial tertentu. Atas kampanye ini, pengguna […]

Read More