Reformasi Narkotika

11 January

Menunggu Undian Masuk Penjara

  Oleh: Ratna Triwulandari Desember 2020 publik digetarkan hatinya akibat meninggalnya Musa Ibn Pedersen, putra ibu Dwi salah satu penggugat Uji Materil Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Kesehatan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Musa mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak, yakni kelainan pada saraf dan otot yang mengganggu kemampuan motorik pengidapnya1. Pada 2016, […]

Read More
11 January

Penelitian: Aspek Penting dalam Menangani Perkara Narkotika, Versi modul untuk workshop praktisi hukum

  Ketentuan pidana dalam UU Narkotika telah menjadi perdebatan dalam tataran teori dan praktik. Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan Pasal penguasaan (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122) dalam UU Narkotika hanya untuk menjerat perbuatan dengan tujuan peredaran gelap. Dalam putusan lainnya, MA berbeda pandangan dengan rumusan UU […]

Read More
12 October

Sidang Lanjutan Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: Para Ahli Pemohon Menjelaskan Rujukan Impementasi Pengaturan Pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk Kepentingan Medis di Negara-Negara Asia

Pada persidangan hari ini 12 Oktober 2021, Pemohon mengajukan dua orang ahli untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis untuk konteks Kawasan Asia khususnya Korea Selatan dan Thailand. Ahli dari Korea Selatan yakni Rev. Sung Seok Kang yang merupakan perwakilan Korean Cannabis Organization terlibat dalam proses perubahan kebijakan narkotika khususnya ganja medis di Korea Selatan. Sedangkan […]

Read More
28 September

Kebijakan Narkotika: Jalan Pedang atau Jalan Kesehatan?

Dalam sejarahnya, Indonesia menerapkan kebijakan yang secara diametral berbeda. Kebijakan pengendalian narkotika pernah diterapkan pada masa Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan pengendalian ketat untuk narkotika yang dapat dikonsumsi masyarakat. Paska Indonesia menyatakan kemerdekaan, pemerintah Indonesia bersikap mendua. Untuk membiayai delegasi Indonesia ke luar negeri, membiayai delegasi Indonesia di Jakarta, dan memberi gaji […]

Read More
28 September

Sidang Lanjutan IV Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan, Keterangan Ahli: Narkotika Gol. I harus Ditempatkan pada Persoalan Kesehatan Alih-alih Pidana

Pada 14 September 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materil dengan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon. Pada persidangan ini, Pemohon mengajukan 1 orang ahli, yakni Stephen Rolles atau biasa disebut Steve. Steve merupakan analis kebijakan senior untuk Transform Drug Policy Foundation, sebuah badan amal berbasis di Inggris yang bergiat dalam analisis dan advokasi […]

Read More
28 September

Sidang Lanjutan III Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: Ahli Kompak Menegaskan Pentingnya Mekanisme Kontrol terhadap Narkotika oleh Negara dalam rangka Menjamin Ketersediaan Narkotika untuk Pengobatan yang Berbasiskan Penelitian Ilmiah

Pada 30 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materil dengan agenda pemeriksaan ahli dari Pemohon. Pada persidangan ini, Pemohon mengajukan tiga orang ahli, yakni: Dr. iur. Asmin Fransiska, merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  yang memiliki keahlian dalam bidang kebijakan hukum narkotika dan hak asasi manusia. Prof. David Nutt, […]

Read More
28 September

Sidang Lanjutan II Permohonan Uji Materil Pelarangan Narkotika Medis untuk Pelayanan Kesehatan: DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti dengan Penelitian Ilmiah, Pemerintah Bersikeras Tolak Permohonan

Pada 10 Agustus 2021 agenda sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari perwakilan DPR dan Presiden terhadap permohonan uji materil tentang pelarangan narkotika Golongan 1 untuk pelayanan kesehatan. Dalam persidangan ini, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari sedangkan Pemerintah yang mewakili Presiden antara lain terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan […]

Read More
28 September

Dalam Semangat Hari Kartini, Tiga Ibu Lanjutkan Perjuangan Uji Materil Larangan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi

Pada 21 April 2021 pukul 10.00 WIB, Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar persidangan untuk perkara permohonan uji materil pasal pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Bersamaan dengan hari Kartini, permohonan ini diajukan oleh tiga orang Ibu dari anak-anak yang menderita Cerebral Palsy yang menginginkan adanya pengobatan menggunakan narkotika golongan I (senyawa ganja) sebagaimana sudah banyak […]

Read More
28 September

Proses Pembahasan RUU Narkotika Dari Masa ke Masa

Unduh Dokumen: Proses Pembahasan / Memorie van Toelichting (MvT) Rancangan Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 (Disini) Proses Pembahasan / Memorie van Toelichting (MvT) Rancangan Undang-Undang Narkotika Tahun 1996 (Disini) Proses Pembahasan / Memorie van Toelichting (MvT) Rancangan Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 (Disini)

Read More
27 September

Undang-Undang Narkotika Sebabkan Lapas Kelebihan Penghuni

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar lapas di Indonesia kelebihan penghuni alias overcrowding. Berdasarkan sejumlah penelitian, salah satu penyebab overcrowding lapas adalah Undang-Undang Narkotika. Hal ini pun diakui oleh Menteri Hukum dan HAM ketika menyikapi peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang terjadi pada 8 September 2021 lalu. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara […]

Read More