Reformasi Narkotika

5 December

Keadilan bagi Perempuan Pengguna Narkotika Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasca pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) melakukan penelitian tentang kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengguna narkotika dan bagaimana penyedia layanan memenuhi hak mereka. Dalam peneltian ini ditemukan bahwa perempuan pengguna narkotika rentan mengalami kekerasan berbasis gender salah […]

Read More
10 November

Ketentuan Tindak Pidana Narkotika belum dihapus dalam Draft terbaru RKUHP : JRKN Kawal Pemerintah Mengeluarkan Delik Narkotika dari RKUHP

Rabu, 09 Oktober 2022 Komisi III DPR RI berlangsung Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Penyampaian Penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi Pemerintah dan penyerahan draft terbaru RKUHP per 9 November 2022.  Sayangnya, pada draft RKUHP terbaru per 9 November 2022 tidak ditemukan perubahan sama sekali dari draf RKUHP sebelumnya per 4 Juli 2022, […]

Read More
8 October

Amerika Serikat dan Thailand Sudah Beri Amnesti bagi Seluruh Terpidana Kasus Ganja : Indonesia juga bisa!

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan amnesti hampir 7.000 orang yang dihukum karena kepemilikan ganja untuk kepentingan pribadi atas dasar hukum pemerintah federal AS. Keputusan ini berlaku bagi mereka yang dihukum atas kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi tanpa maksud untuk mendistribusikan. Biden juga mendesak agar semua otoritas negara bagian juga untuk mengambil tindakan serupa sehubungan […]

Read More
4 October

JRKN Akan Kawal Kesepakatan Pemerintah dan DPR Mengeluarkan Delik Narkotika dari RKUHP

Senin, 03 Oktober 2022 Komisi III DPR RI berlangsung Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah terkait Penjelasan Pemerintah atas hasil sosialisasi RUU KUHP. Dalam rapat tersebut Taufik Basari dari DPR menjelaskan bahwa saat ini sedang juga berlangsung pembahasan revisi UU Narkotika yang berusaha mereduksi penggunaan pendekatan pidana bagi masalah narkotika. Usulan tersebut kemudian direspon dengan […]

Read More
19 August

Revisi UU Narkotika Harus Komprehensif Atasi Masalah Berulang Aparat Korup di Kebijakan Narkotika

Pada 11 Agusutus 2022, Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Karawang dikarenakan kasus peredaran gelap Narkotika. Kasat Narkoba tersebut diketahui pernah menjadi pemasok Narkotika ke tempat tempat hiburan di Bandung. Sebagai catatan mendasar, bahwa kasus keterlibatan Polisi pada peredaran gelap Narkotika, bukan pertama kali terjadi. Bahkan Kompolnas telah mengamini berulangnya praktik ini. Kasus-kasus […]

Read More
24 May

LIVE STREAMING – KOMISI III DPR RI RAPAT PANJA RUU NARKOTIKA

NOTULENSI 23 Mei 2022 tautan live:  tauatan dokumen notulensi  Peserta: 1. Pangeran Khairul Saleh – Wakil Ketua Komisi II DPR RI / F-PAN / Kalsel I 2. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 3. I Wayan Sudirta – Fraksi PDI Perjuangan 4. Arsul Sani – Fraksi PDI Perjuangan 5. […]

Read More
26 April

REKAPITULASI KATEGORI DAFTAR INVENTARIS MASALAH RUU TENTANG NARKOTIKA

Read More
25 April

DIM RUU NARKOTIKA

Read More
23 April

Surat Perintah Pembahasan Revisi UU Narkotika – Pemerintah

Read More
2 April

JKRN Ingatkan Solusi Reformasi Kebijakan Narkotika Tidak Tepat Dengan Rehabilitasi Wajib Berbasis Hukuman

(Rilis JRKN: Respon terhadap Raker Menkumham dengan Komisi III DPR RI tentang RUU Narkotika 31 Maret 2022)   Pada 6 Desember 2021 lalu, disepakati Daftar Prolegnas Prioritas 2022, dengan salah satu daftar revisi UU tersebut adalah revisi UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Per 14 Januari 2022, Pemerintah mengirimkan RUU […]

Read More