Reformasi Narkotika
After the passing of the Law on Sexual Violence Offences (UU TPKS/ TPKS Law) the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) and the Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) conducted research on gender-based violence experienced and the extent to which services fulfill the rights of women who use drugs. TPKS law as a comprehensive […]
Read More
Terdapat banyak catatan dalam pelaksanaan teknik investigasi menjaring kasus narkotika, salah satunya adalah terjadinya pelanggaran HAM seperti upaya paksa dalam proses penangkapan dan penahanan. Maka dari itu, harus ada pembaruan dalam RKUHAP untuk mengatur prosedur teknik investigasi khusus. Mari lihat cuplikan webinar untuk mengetahui lebih lengkapnya! Klik untuk menonton lengkap webinar di sini
Read More
Contoh teknik investigasi seperti pengambilan sampel tubuh dan control delivery dan undercover buying merupakan teknik investigasi yang sering digunakan oleh polisi dalam menjaring kasus narkotika. Pengambilan sampel tubuh ini merupakan domain absolut penegak hukum dalam melakukan pengambilan sampel sehingga semua kewenangan dikembalikan pada penegak hukum sendiri. Dalam KUHAP sendiri juga tidak mempunyai prosedur khusus dalam […]
Read More
Dalam peradilan pidana salah satu hal yang bisa dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan investigasi atau penyidikan dengan teknik tertentu. Beberapa teknik investigasi dikenal khusus dalam UU Narkotika, yaitu pengambilan sampel tubuh, pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan. Namun, dalam pengaturan dan implementasi teknis investigasi tersebut ditemukan berbagai permasalahan, apa saja permasalahannya? dan apa yang […]
Read More
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama menghadiri Rapat Konsinyering Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin (6/2). Rapat yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh […]
Read More
The death penalty remains to be a historical liability and a hindrance to legal reform in Indonesia even though there has been a political will from the government to moderate Indonesian criminal law through the ratification of the new Criminal Code on December 6, 2022. Despite this, criticism of the existing regulations must still be […]
Read More
Pembahasan revisi UU Narkotika akan dilakukan. UU Narkotika saat ini membawa permasalahan besar karena overcrowding rutan dan lapas (60% lebih penghuni rutan dan lapas karena kasus narkotika, lebih dari 100.000 pengguna narkotika di dalam rutan dan lapas). Pengguna narkotika dikirim ke penjara tanpa intervensi kesehatan, sehingga menyebabkan rutan dan lapas menjadi ruang konsumsi narkotika, karena […]
Read More
Kebijakan dalam UU Narkotika memberikan kewenangan pada penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Dalam praktiknya, pada putusan-putusan pengadilan kasus narkotika diketahui metode seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan jamak sekali dilakukan. Salah contoh nya dapat dilihat dalam putusan 985/Pid.Sus/2017/PN Dps. Mari lihat pembahasan lebih lanjut dalam infografis […]
Read More
