Reformasi Narkotika
Oleh: Patri Handoyo, Rumah Cemara Kebakaran di lapas, rutan, atau sebagai awam saya sebut “penjara” Rabu dini hari 8 September 2021 lalu, bukan yang pertama kali terjadi di negeri ini. Sederet peristiwa serupa setidaknya terjadi dalam lima tahun terakhir[1]. Tapi kali ini, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang saya anggap luar biasa konyol sehingga harus […]
Read More
oleh: Dio Ashar Wicaksana Indonesia Judicial Research Society Situasi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kembali menuai perdebatan akan situasi kapasitas Lapas semenjak terjadinya kebakaran di Lapas Kelas I Tanggerang pada 8 September 2021 lalu. Kejadian tersebut bukanlah suatu kejadian baru di Indonesia, dimana berdasarkan catatan dari ICJR, IJRS dan LeIP (2021) setidaknya terdapat 13 (tiga belas) Lapas […]
Read More
Hak atas kesehatan, sejatinya adalah hak setiap warga negara. Hak ini seharusnya dapat diperoleh oleh setiap warga negara, dan disediakan oleh negara tanpa adanya diskriminasi: semua orang memiliki hak yang sama. Oleh negara, salah satu aspek pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pelayanan kesehatan, diberikan melalui suatu mekanisme yang kita kenal dengan sistem jaminan kesehatan, di […]
Read More
Ketentuan UU Narkotika yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 orang ibu dari anak dengan Cerebral Palsy. Narkotika Golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung manfaat kesehatan dan juga telah digunakan secara legal untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan di banyak […]
Read More
To push the belief of “death penalty is torture” be adopted as an international norm so that it should be abolished, UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (2010 – 2016), Juan Mendez, called for a more comprehensive study on the relationship between death penalty and torture. As […]
Read More
In the period March 2020 to October 2020, during the pandemic, there were at least 87 death penalty cases with 106 defendants, this is an increase compared to the same period from March 2019 to October 2019, with 48 death penalty cases with 51 defendants. Every year, the number of death penalty prosecutions and convictions […]
Read More
Sejak 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dari sini diserukan berbagai penyesuaian kegiatan untuk mengurangi penyebaran infeksi covid-19. Cara yang paling ampuh adalah dengan melakukan physical distancing. Respon atau penyesuaian juga diberikan sistem peradilan pidana, khususnya pada aspek populasi tahanan dalam Rumah dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam […]
Read More
Penelitian ini mengenai dampak Covid-19 di dalam penegakkan prinsip proses peradilan yang adil (fair trial) di Australia. Dibagi menjadi empat bagian secara komprehensif membahas bagaimana negara Australia beradaptasi terhadap tantangan dan hambatan yang ada hingga ke pendekatan berbasis teknologi demi menjaga jarak aman antar para anggota persidangan. Penelitian ini dimulai dari gambaran umum persidangan di […]
Read More
ICJR telah meluncurkan Laporan Penilaian Peradilan yang Adil (Fair Trial) Saat Pandemi Covid-19 pada 15 April 2021 di dalam sebuah Webinar Diskusi Publik. Acara ini menghadirkan Miko Ginting sebagai pemapar dan beberapa narasumber penanggap mulai dari perwakilan Pemerintah (Irfan – Bappenas) dan DPR (Arsul Sani – Wakil Ketua MPR, Anggota DPR RI Komisi III) serta praktisi […]
Read More
In the Indonesian context, the design and implementation of criminal law is very closely related to prison sentence. In the public as well as legal academic discourses, prison sentence is always linked to deterring – primarily – criminal offenders. Prison sentence is expected not only to inflict individual deterrence on offenders but also to instill […]
Read More
