Reformasi Narkotika

26 June

Menyikapi Revisi UU Narkotika: Jangan Ulangi Kegagalan, Saatnya Letakkan Pendekatan Kesehatan di Pusat Kebijakan

Di tengah peringatan Hari Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2025, Indonesia masih terjebak dalam pendekatan usang dan punitif seperti “perang terhadap narkotika”. Celakanya, Indonesia tak pernah belajar terkait dampak negatif dari pendekatan itu. Padahal, data dan berbagai pengalaman global telah berulang kali menunjukkan bahwa pendekatan itu bukan hanya gagal, tapi juga berkontribusi signifikan […]

Read More
24 June

Tanggapan untuk Operasi BNN: Reformasi Kebijakan Narkotika Perlu Memperhatikan Kerentanan Perempuan Korban TPPO

Pada 23 Juni 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar konferensi pers terkait hasil operasi dari April hingga Juni 2025, yang mengungkap 285 tersangka kasus narkotika. Dari operasi tersebut, 10 persen yang tertangkap merupakan ibu rumah tangga (Kumparan, 2025). ICJR telah lama menyoroti tingginya kerentanan perempuan, khususnya dalam konteks keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika. Perempuan […]

Read More
17 June

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam persiapan implementasi KUHP 2023 yang disahkan pada Januari 2023 dan akan diberlakukan pada Januari 2026. Pengaturan tentang pidana mati dalam KUHP 2023 selalu digaungkan sebagai kebaruan hukum yang disebutkan sebagai salah satu aspek progresif dalam KUHP 2023. Dalam KUHP 2023, pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, namun sebagai […]

Read More
9 April

Presiden Sebut Dirinya Anti Pidana Mati: Maka Pemerintah Harus Hapuskan Pidana Mati dalam Revisi UU Narkotika dan Perbaiki Kebijakan Narkotika

Dalam pertemuan dengan 6 jurnalis senior yang juga pimpinan redaksi media nasional, pada bahasan tentang hukuman bagi tindak pidana korupsi, Presiden menyatakan dirinya anti pidana mati dikarenakan pidana mati bersifat tidak dapat dikembalikan jika ada kesalahan. Ia juga menyampaikan bahwa sekalipun proses hukum telah benar 99%, maka tetap akan ada 1% kesalahan yang mungkin terjadi. […]

Read More
21 January

Tanpa Proses Pidana Artinya Kepolisian Lindungi Pelaku Pemerasan Penonton DWP: Penyakit UU Narkotika dan KUHAP yang Sengaja Dibiarkan Membusuk

Sidang etik 28 anggota Polisi yang terlibat pemerasan terhadap penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) dengan dalil razia narkoba telah dilaksanakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri hingga Jumat, 17 Januari 2025 melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).  Dari 28 anggota Polisi tersebut 3 diantaranya mendapatkan sanksi Pemberhentian Tidak […]

Read More
30 June

Join Statement JRKN – Hari Narkotika Internasional 2024: Hentikan Hukum Narkotika yang Punitif, Pendekatan Berbasis HAM Saatnya Menjadi Alternatif

Kebijakan narkotika di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan punitif berdampak negatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya kepada para pengguna narkotika. Akibat pendekatan ini, pengguna narkotika mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, baik dalam proses hukum maupun ketika berada di dalam penjara. Tak hanya itu, pendekatan yang dinilai gagal ini juga membuat penjara kita […]

Read More
22 May

Closing Ceremony of 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024

Pada 15 Mei 2024 lalu, acara 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024 hari kedua telah diselenggarakan dengan baik. Pada sesi Plenary lI, dalam salah satu paparan membahas kritik efek jera pidana mati dalam kasus narkotika yang terbukti tidaklah efektif dalam merespon peredaran gelap narkotika karena mengabaikan fakta kebanyakan pelaku didesak faktor ekonomi. […]

Read More
16 May

Opening Ceremony The 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024.

Tepat pada tanggal 14 Mei 2024 lalu, ICDR dan ICJR telah berhasil menyelenggarakan opening ceremony The 1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024. Acara ini dibuka oleh kata sambutan dari direktur Indonesia Center for Drugs Research (CDR) dan Rektor Universitas Khatolik Atma Jaya Jakarta, Pada acara ini, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengungkapkan […]

Read More
30 April

Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru

Dalam rangka mempublikasikan dan mendiskusikan temuan-temuan dalam laporan situasi kebijakan pidana mati periode 2023, ICJR menyelenggarakan webinar peluncuran pada Selasa, 30 April 2024 secara daring. Acara webinar ini mengundang tiga orang penanggap yakni anggota DPR RI Komisi III, Taufik Basari, perwakilan pemerintah, Cahyani Suryandari, sebagai Direktur Perancanangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Wakil Ketua […]

Read More
25 April

Sebuah Kebijakan Usang Bertajuk War on Drugs

War on drugs atau perang melawan narkotika adalah kebijakan usang dalam penanganan masalah narkotika. Amerika Serikat sebagai promotor dinyatakan gagal dalam menerapkan kebijakan ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengadopsi kebijakan penghukuman ala war on drugs. Perang melawan narkotika sejak 1971 telah menghabiskan banyak dana tapi minim capaian bahkan kontradiktif, malah lebih banyak […]

Read More